Mimbar Duniaku

  KD 3. Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia   Hukum dan Peradilan Nasional   A.      Pengertian hukum b.       Leon Guguit : Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat yang harus ditaati demi kepentingan bersama, yang bilamana terjadi pelanggaran akan menimbulkan reaksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut. c.       Simorangkir : Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi dan berwajib. Atau pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap aturan tersebut berakibat diambilnya tindakan hukum tertentu.   Unsur-Unsur Hukum 1.     Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2.     Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3.     Peraturan itu bersifat memaksa. 4.      Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.   Ciri-ciri atau Sifat-sifat Hukum 1.     Adanya perintah dan larangan

  KD 3: SISTEM POLITIK   Defenisi Sistem politik: a.     David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. b.     Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.     Empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain. a.     Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. b.     Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. c.     Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. d.     Keputusannya bersifat otoritatif , artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.     Suprastruktur politik:       Suprastruktur politik adalah : Suasana politik res